undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah. Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah 1. undang undang pertanahan tentang sertifikat tanah

Baca juga: Era Baru, Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021 Menurut dia, UUCK merupakan ketentuan yang memungkinkan bentuk sertifikat yang ada saat ini dapat. 1. Jul 19, 2022 · Jika didapati salah satu sertifikat tanah tidak tercatat di Kantor Pertanahan, dapat diduga pihak pemegang sertifikat tersebut melakukan pemalsuan atau pemakaian akta autentik palsu. UUPA hanya dipergunakan sebagai dasar bagi pembentukan hukum tanah atau pertanahan saja. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu: Kantor pertanahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor pertanahan belum memiliki peta. 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 18/2021”). go. 1. Sebab, surat ini nantinya akan dilampirkan saat pemilik tanah mengajukan pemohonan pengukuran untuk pembuatan sertifikat tanah. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik 135 2. Kemudian isi kolom “kantor” yakni berisi Kantor Pertanahan yang. Dasar Hukum a. Dalam Pasal 6 disebutkan kelurahan. Secara detail, penjelasan tentang pemasangan tanda batas tanah sekaligus bahan yang digunakan juga sudah ada aturannya. mengetahui bagaimana aturan hukum tentang jual beli tanah menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan bagaimana proses balik nama sertifikat hak milik atas jual beli tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. Apr 22, 2022 · Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah. PENDAHULUAN Negara mempunyai wewenang menurut konstitusi untuk menguasai tanah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatur rakyat dalam mendapatkan hak menguasai tanah berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Jakarta -. 5 Tahun 1960. Tetapi jika kita merujuk pada pengertian HGB itu sendiri, bahwa HGB itu dimohon kan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah; Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Dengan adanya sertifikat hak milik atas tanah dapat mencegah (memproteksi) terjadi sengketa tanah. A, (2021), Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik, Widya Bhumi, Volume 1 Nomor 2, hlm. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dalam Melakukan Penerbitan Sertifikat Tanah Beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kegiatan pendaftaran tanah yaitu meliputi 2 (dua) bagian yang di mana adanya pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Meminta Pembatalan Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan. Tanah HGU diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional; 1. Sertifikat hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan Wakaf menurut PP 24/1997 ini bisa berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan. Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Selasa (29/06) di Ruang Sidang MK. go. Dalam UU Pokok Agraria pasal 24 telah disebutkan “Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Kehilangan dokumen seperti sertifikat tanah cukup memusingkan. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, mengenai keaslian sertipikat serta. JAKARTA, KOMPAS. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah. Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179); MEMUTUSKAN:. Kepastian mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA, yaitu: 4. Undang-undang ini adalah peraturan yang mengatur mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Tony, Penyelesaian Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacad Hukum. Mencabut. Berdasarkan pengertian tersebut, tampak bahwa tanah, lahan, danSebelum tahun 1960, surat Petok D memiliki kekuatan yang setara dengan sertifikat kepemilikan tanah. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (“PP No. ini diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan dalam Pasal 85 Peraturan Pemerintah No. Segala peraturan masalah pertanahan setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005. 60. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN. RI serat Kejagung untuk membentuk satgas mafia tanah. com - Para pelaku usaha mendapatkan jaminan hak atas tanah di atas hak pengelolaan (HPL). 26 Tahun 1988); Peraturan Pemerintah. Menyiapakan Dokumen. Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,. Kita akan bahas satu persatu tentang upaya hukum jika sertifikat tanah tumpang tindih poin-poin di atas. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) membagi ruang atas ruang daratan (tanah), ruang lautan/perairan dan ruang angkasa. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH: Pemrakarsa Terjemah Resmi: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL: Dokumen Terjemah Resmi :. Menurut hemat kami, berdasarkan hal tersebut, maka. Meski berkaitan, keduanya sudah jelas berbeda. Dalam hal terdapat sertifikat ganda atas tanah, maka bukti yang kuat adalah sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Hal ini penting untuk mengetahui apakah SHM orang lain yang mengaku memiliki tanah yang Anda beli/tempati asli atau palsu. tata kerja Badan Pertanahan Nasional; b. 2. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan Anda sebagai pembeli bisa kehilangan hak atas tanah sebagai pemilik tanah. Tentunya, syarat ini perlu disesuaikan dengan asal hak tanah. 5 Tahun 1960 dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka menerbitkan sertifikat sebagai tanda kepemilikan hak milik (tanah milik), maka sertifikat tanah merupakan jaminan hukum, keperluan perekonomian sosial dan politik bagi. f. id Naskah diterima: 17 Juli 2020; revisi: 15 April 2021; disetujui: 19 April 2021 DOI: 10. Hal inilah yang menjadi. Panduan membuat sertifikat tanah terbaru 2021. sehingga terwujud kepastian hukum hak-hak atas tanah. Pilih menu “Publikasi”. A. 24 Tahun 1997 tentang Pasal 1 ayat 20 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. 12. Kementerian PUPR. BPN dahulu dikenal dengan sebutan. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah; Mengingat : 1. 24 Tahun 1997) Pendaftaran tanah wajib didaftarkan pada PPAT (Pasal 37 UU No. Keluarga saya membeli tanah di daerah Parapat dari Pak Majol dan membangun rumah, surat surat dan kepemilikan tanah sudah ada, namun belum sertifikat nasional. Tentang dan Sekitar Undang-Undang Pokok Agraria, PenerbitAlumni, Bandung, 1984. Kementrian pertanahan selama ini melakukan sertifikasi atas tanah melalui program PTSL kepada seluruh tanah-tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak c. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa: _Untuktanah, ditambah dengan keberadaan dasar hukum pembentukan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan yang seringkali cukup mengkhawatirkan karena sering pada agenda pembuktian, pihak Kantor Pertanahan tidak bisa membuktikan adanya warkah atau tanda bukti persyaratan lain yang menguatkan keberadaan Sertifikat Hak Atas Tanah. UUPA yang. Formulir permohonan penerbitan kembali sertifikat tanah yang ditandatangani. Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, serta. 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun (Sarusun) dan Pendaftaran Tanah; PP No. HK. SPPT. III No. PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI”. atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)7. Bagi orang yang belum mengetahui tak jarang menganggap bahwa antara buku dengan sertifikat tanah merupakan dokumen yang sama. No 6 Tahun 2015. Dia mengatakan kalau sampai sekarang masih ada tanah Eigendom Verponding yang masih bisa ditransaksikan, dengan syarat-syarat tertentu. Pengaturan mengenai pulau kecil dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU 27/2007”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (“UU 1/2014”) dan lebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan. Salinan dari buku pendafataran tanah dan peta tersebut disebut Sertipikat hak atas Tanah. com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberlakukan pergantian sertifikat analog atau konvensional menjadi sertifikat elektronik pada 2021. Berdasarkan yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung. 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat penetapan tertulis, konkret, individual dan bersifat final. Dasar Hukum: 1. Dengan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa sajaPemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; Mengingat : 1. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 – 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). administrasi pertanahan. Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1) Leks&Co 22. Penyerobotan tanah termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang terhadap hak milik tanah. Sertifikat tumpang tindih (overlapping), d. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; 8. Pertanahan Nasional yang diberikan kepada pemilik tanah. Sehingga berdasarkan peraturan. Hukum agraria Annisa Fitria SH. 6 Yusnani, Hukum Pemerintahan Daerah,. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. 29123/jy. Khairina, Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia 31 b. tentang Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Sebagaimana yang tercantum dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) pada Pasal 20 dalam Ayat (1), yang menyatakan bahwa hak milik merupakan hak. Baca juga: Wajah Keraton dalam Pemanfaatan. GO. Dengan terbitnya Permen Agraria Nomor 9 Tahun 2019, Pemerintah. Hk. Proses Konversi diikuti dengan pensertipikatan tanah yang memakan waktu. Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Hak Atas Tanah 1. 02. 127. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan mengenai lima jenis sertifikat rumah dan properti menjadi lima seperti uraiannya di atas. 130/Pid. 3. Pasal 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, maka: a. Pemerintah Pusat . Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembara n Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632); 6. (2) Prosedur permohonan sertifikat tanah pengganti di kantor pertanahan kota Semarang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan khususnya segala peraturan yang menyangkut tentang sertifikat pengganti yaitu sesuai dengan Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah. Pulau Kecil dan Pengaturannya. E. mengesahkan suatu Undang-Undang yang mengatur di bidang pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. a. Berdasarkan penelusuran kami, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur hal yang demikian. Sifat terang dan tunai merupakan sifat jual-beli tanah menurut hukum. 207 NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1 (2022) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702. Maka, sebelum dilakukan transaksi jual beli tanah harus diteliti terlebih dahulu mengenai jenis hak atas. Dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sudah ada sanksi dan hukuman yang tegas seperti yang sudah diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 263 dan 264 KUHP. Di Indonesia sendiri, aturan jual beli tanah didasarkan pada beberapa instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undah Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP No. 5 Tahun 1960 diatur bahwa sertifikat tanah merupakan jaminan. Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai. Bisakah Balik Nama Sertifikat Tanah Tanpa Penjual, diakses pada 17 Juni 2022 pukul 08. Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya tentang faktor yang menentukan besarnya biaya pemecahan sertifikat tanah adalah banyaknya bidang yang akan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,. 2. Undang-undang No. Urip Santoso, Op. 1756/15. Negara mempunyai hak penguasaan atas tanah, kewenangan di bidang pertanahan dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional. Adapun langkah yang dapat Anda tempuh yaitu: Buka laman atrbpn. Baca juga: Era Baru, Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan. Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-undang secara otentik, ada juga pengertian sertifikat yang diberikan oleh para sarjana. tanah beserta bangunan yang berkaitan dengan tanah milik Wajib Pajak yang masih. com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberlakukan pergantian sertifikat analog. Aturan dimaksud adalah Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Jul 17, 2023 · Undang-Undang Pertanahan tentang Sertifikat Tanah, Ini Aturannya! Undang-undang pertanahan tentang sertifikat tanah mengatur jika setiap lahan harus didaftarkan demi melindungi hak pemilik dan kepentingan tata kota. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU). Sehingga jelaslah PP No 18 Tahun 2021 ini telah memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, yaitu:. Pengukuran tanah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG Status. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam hal ini Laboratorim Sengketa Konflik dan Perkara menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema “Studi Kasus Pertanahan: Membedah Tindak Pidana Pertanahan dan Mafia Tanah” pada hari Kamis, 25 November 2021. Pemerintah Pusat . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN. Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021. a. Jika akta tanah yang Anda maksud adalah sertifikat tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP Pendaftaran Tanah”), maka perlu Anda ketahui bahwa dalam. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. BANGKALAN - Pemerintah Desa Kwanyar Barat Gelar Audensi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, mereka menyoal terkait status. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehinggatentang Sertifikat Hak Atas Tanah. tirto. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. Selain Hak Pakai, ada juga misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha (“HGU”) dan Hak Guna Bangunan (“HGB”). Ada 7 syarat yang harus dipenuhi menurut badan pertanahan nasional (BPN) di Indonesia. BPN, sebagai bukti resmi, pihak BPN akan membuat salinan sertifikat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Maksud dari frasa kalimat di Pasal tersebut “terkuat dan terpenuh”. Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 264 ayat (1) angka 1 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP Kompas. Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Yulies Tiena Masriani. B Agus Widjayanto mengatkan, berdasarkan pasal 16 Undang-undang. berlakunya hukum tanah adat di tiap daerah disini juga berlaku hukum agrarian nasional yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang ³Peraturan dasar pokok ±pokok Agraria ³dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agraria. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.